GERILYA MENCARI PENANTANG AHOK

PETA politik Jakarta menjelang pemilihan gubernur 2017 berubah dua pekan terakhir. Terutama setelah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri memanggil Basuki Tjahaja Purnama ke rumahnya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada 28 Mei lalu. Partai Gerindra, yang tengah menggalang koalisi besar untuk menghadang Basuki dengan menjajaki koalisi dengan PDI Perjuangan, ancang-ancang balik kanan. ”Kami akan mundur jika PDIP jadi mengusung Ahok,” kata Ketua Gerindra Jakarta Mohamad Taufik, pekan lalu. Di Jakarta, Gerindra menjadi partai dengan suara terbanyak kedua, setelah PDIP.

Dengan 15 kursi di parlemen, Gerindra hanya membutuhkan 6 kursi lagi untuk bisa mengusung calon gubernur sendiri. Partai itu sudah mendapat sokongan dari Partai Keadilan Sejahtera, yang punya 11 kursi dan sejak awal tak ingin mengusung Ahok. Dua pekan lalu, tokoh-tokoh Gerindra Jakarta dan PDI Perjuangan serta elite partai kecil bertemu untuk membahas kemungkinan koalisi. Ketua PDIP Jakarta Bambang D.H. mengatakan, meski partainya bisa mengusung calon sendiri, koalisi mutlak diperlukan. ”Kalau tak koalisi malah bisa kalah,” ujarnya. Ketika itu, Bambang D.H. memastikan tak akan mendukung calon independen, seperti niat Basuki bersama Heru Budi Hartono yang disokong satu juta kartu tanda penduduk oleh Teman Ahok. Ketua Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wasono menegaskan, partainya tak akan mendukung Ahok karena dia tak ikut mendaftar dalam seleksi calon gubernur partainya. Dengan pelbagai gerilya politik itu, Gerindra optimistis bisa mengalahkan Basuki, Gubernur Jakarta yang diusung partai ini pada pemilihan 2012. ”Di tingkat lokal, koalisi sudah beres,” kata Syarief, Ketua Pemenangan Pemilu Gerindra.

Website : kota-bunga.net

Keberesan itu buyar setelah Basuki bertemu dengan Megawati dan PDIP pusat akan mengusungnya bersama Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur Jakarta sekarang. Meski kemungkinan koalisi dengan PDIP batal, Gerindra tetap mengusung tiga nama yang dianggap bisa mengalahkan Basuki: pengusaha Sandiaga Uno, mantan Ketua Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, dan bekas Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo sempat dijajaki, tapi belakangan pembicaraan tak berlanjut. Menurut Taufik, tiga nama itu telah diserahkan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk dipilih. Sebetulnya, secara elektabilitas, mereka jauh di bawah Basuki, yang masih bertengger di angka 40 persen. Partai harus memutuskan nama pada September 2016 untuk bertarung dalam pemilihan pada Februari 2017. ”Masih ada waktu untuk sosialisasi,” ujar Taufik.

Menurut dia, diam-diam Sjafrie sudah bergerilya ke banyak kelompok masyarakat sebagai penjajakan. Kelompok-kelompok umat Islam, kata Taufik, antre meminta jadwal bertemu dengan Sjafrie. Sjafrie, menurut Taufik, cocok melawan Ahok. Ia tentara, pernah menjadi idola ibu-ibu ketika menjabat Panglima Komando Daerah Militer Jakarta sewaktu huru-hara Mei 1998. Laki-laki 63 tahun ini juga kalem saat berbicara—memenuhi semua syarat calon gubernur Gerindra, yang mencari sosok antitesis Ahok. ”Dalam diskusi sebulan lalu di rumah Pak Sjafrie, beliau ingin membangun Jakarta tanpa gaduh,” kata Syarief.

Partai Demokrat menyambut calon Gerindra. ”Secara ideologis, kami sejalan dengan Gerindra,” ujar Vike Verry Ponto, Wakil Sekretaris Gerindra Jakarta. PKS masih kurang percaya diri jika koalisinya hanya tiga partai. Menurut Selamat Nurdin, anggota Fraksi PKS, koalisi gemuk mutlak diperlukan untuk mengalahkan Basuki. ”Kuncinya koalisi dengan PDIP,” katanya. Agaknya, harapan itu sulit terwujud. Partai Amanat Nasional akan manut kepada PDIP meski calon yang diusung adalah Ahok. Ketua Umum Golkar Setya Novanto juga mendukung Ahok dan ingin Jakarta dipimpin lagi oleh orang Belitung Timur itu. Sejauh ini, Hanura dan NasDem sudah pasti mendukung Ahok, maju lewat partai atau nonpartai.

KENDATI MEGAWATI SOEKARNOPUTRI LEBIH CONDONG KE BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Djarot adalah politikus PDI Perjuangan yang saat ini menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sepekan sebelum Basuki mengumumkan pilihan maju sebagai calon independen ke media, awal Maret lalu, PDI Perjuangan sebenarnya sudah hampir pasti mengusung Ahok dan Djarot. Menurut Hasto, keputusan Basuki menyatakan akan maju melalui jalur independen ini membuat geram kalangan internal partai. Hasto mengatakan kader PDIP marah besar saat Basuki menyebutkan ia harus mengeluarkan uang Rp 200 miliar jika menempuh jalur partai. Pengurus PDI Perjuangan menilai Basuki tidak bersikap adil kepada partai pemenang pemilu itu.

Misalnya, PDI Perjuangan selalu pasang badan untuk Basuki ketika muncul resistansi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta ketika ia diusulkan menjadi gubernur menggantikan Joko Widodo. Selain itu, saat ada upaya pemakzulan Basuki, menurut Hasto, Megawati turun tangan menggagalkan rencana ini. ”Kami selalu membela, tapi dianggap menjadi masalah,” ujarnya. Kendati muncul penolakan dari kalangan internal partai, menurut Hasto, Megawati tetap membuka pintu bagi Basuki untuk bisa diusung PDI Perjuangan. ”Ibu selalu mengatakan, ah, kayak ndak tahu Ahok saja,” ujarnya. Namun, kata Hasto, langkah menyiapkan calon lain tentu saja harus dilakukan. ”PDI Perjuangan harus memiliki opsi lain.

Dalam politik tidak boleh hanya ada skenario tunggal.” Di mata Hasto, Risma salah satu kepala daerah yang berhasil karena mengantongi suara lebih dari 82 persen dalam pemilihan Wali Kota Surabaya pada Desember tahun lalu. Popularitas dan keberhasilannya memimpin Surabaya juga sudah terbukti moncer. Menurut Hasto, setelah Basuki memutuskan maju sebagai calon perseorangan, partainya menjaring sekaligus melakukan pemetaan mengenai calon terkuat sebagai penantang. Risma dipilih sebagai salah satu kuda hitam yang bisa mengalahkan Basuki. PDI Perjuangan juga sempat ”menguji” Djarot Saiful Hidayat. Hasto mengatakan komunikasi sering dijalin dengan Djarot tentang pencalonannya sebagai gubernur. Mantan Wali Kota Blitar itu juga kerap bertemu dengan Megawati untuk membahas kemungkinan maju menjadi calon gubernur. Dia menjadi salah satu alternatif yang siap diusung karena dinilai sudah memahami persoalan Jakarta.

Djarot tidak menjawab secara tegas soal pencalonannya sebagai gubernur. ”Semua kader partai dididik untuk mendapatkan tugas partai di mana pun,” ujarnya. Sejumlah nama lain juga sudah didekati. Hasto mengatakan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar menjadi kandidat yang masuk radar partai untuk dikirim ke Jakarta. Kepada Tempo, Hasto Wardoyo mengaku beberapa kali dihubungi petinggi partai dan Kepala Badan Pemenangan Pemilu PDIP Jakarta Bambang D.H. dalam dua bulan terakhir atau sejak Ahok memutuskan maju independen. ”Sebagai kader, saya selalu siap meski menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Ketua Umum,” katanya. Selain nama-nama yang didekati partai, ada yang datang untuk mendaftarkan diri. Menurut Hasto Kristiyanto, total ada 32 nama yang sudah mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan.

Nama-nama ini tetap disaring dan kemudian nama yang terpilih nantinya disodorkan ke Megawati sebagai pilihan lain jika nama yang diincar partai menolak diusung. Tidak hanya menjaring calon di kalangan internal partai, menurut Hasto, partainya tetap membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai lain. Sejumlah komunikasi sudah mulai dibangun dengan partai-partai yang juga ingin mengusung kader terbaiknya. ”Kami terus melakukan pemetaan politik,” ujarnya.